Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kota Bekasi

Tarik-menarik UMK Kota Bekasi 2021, Akhirnya Naik Jadi Rp 4,7 Juta

Demo serikat pekerja di Gedung Dinas Ketanagakerjaan (Disnaker) Kota Bekasi untuk menuntut kenaikan UMK 2021, Selasa (17/11). (Foto: Bekasikinian.com/Agil Isa).

Bekasikinian.com, Kota Bekasi – Tarik-menarik dan silang pendapat antara serikat pekerja, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menghiasi penentuan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Kota Bekasi.

Serikat pekerja awalnya menuntut kenaikan upah pada 2021 yaitu sebesar 13,7% yang mana bila dikonversikan sekitar Rp 600 ribu.

“Dari serikat pekerja, kita menyampaikan kenaikan upah itu khusus Kota Bekasi itu sebesar 13,7%,” kata Rudolf, Anggota Dewan Pengupahan Kota (DPKo) Unsur Pekerja, kepada awak media, Selasa (17/11).

Jauh dari tuntutan serikat pekerja, pemerintah hanya memberikan nilai kenaikan sebesar 3,27%. Bila dikonversikan, angka tersebut sebesar Rp 150.303.

“Kami mengikuti PP 28 sebagaimana inflasi yang kita hitung dari inflasi nasional dan PDB laju pertumbuhan ekonomi secara nasional,” ujar Ika Indah Yarti, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) usai rapat dengan Dewan Pengupahan Kota, Selasa (17/11/2020).

Disisi lain, Apindo masih berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker). Surat Edaran tersebut menyebutkan besar upah 2021 sama dengan upah 2020.

Baca juga: Rencana Upah Naik Rp 150 Ribu, Buruh: Sehari Cuma Rp 5 Ribu, Nasi Uduk Aja Gak Dapat

Advertisement. Scroll to continue reading.

Setelah melalui proses yang alot, Ika menyebut telah mencapai kesepakatan dengan serikat pekerja. Kesepakatan tercapai dengan kenaikan di angka 4,21%.

“Serikat buruh dan kami sudah sepakat dengan angka itu (4,21 persen),” kata Ika, Rabu (18/11/2020).

Kesepakatan penetapan UMK akan diserahkan ke Pemprov Jawa Barat. Jika UMK ini disetujui oleh Pemprov Jabar, maka UMK di Kota Bekasi pada 2021 menjadi Rp 4.782.934.

Bagi Apindo, kenaikan UMK sebesar 4,21% pada 2021 bagai buah simalakama. Satu sisi pengusaha harus mengikuti peraturan pemerintah, di sisi lain perusahaan tak mampu membayar karyawan dengan besaran upah tersebut.

“Inilah buah simalakama. Karena berkaitan dengan legal formal ketentuan pemerintah. Kalau sudah jadi putusan pemerintah mau enggak mau pengusaha harus tunduk, karena enggak dilaksanakan ada sanksi,” ujar Purnomo Mariadisaat, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi, Rabu (18/11/2020).

Baca juga: Wah! BBM Pertalite Seharga Premium di Kota Bekasi, Ini Syaratnya

Apa reaksimu setelah membaca artikel ini?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita terkait

Jawa Barat

Facebook Twitter WhatsAppBekasikinian.com, Bekasi – Perjuangan para pekerja di Kabupaten dan Kota Bekasi membuahkan hasil, karena Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi mengabulkan kenaikan...

Kota Bekasi

Facebook Twitter WhatsAppBekasikinian.com, Kota Bekasi – Mulai dari siang hingga malam hari, serikat pekerja Kota Bekasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dinas...